LANGSA, IDBN.News – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan pentingnya membangun sistem pengendalian inflasi yang preventif sebagai langkah menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Penegasan itu disampaikannya saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Aceh di Hotel Harmoni, Kota Langsa, Senin (6/7).
Pertemuan yang dihadiri para bupati dan wali kota se-Aceh tersebut mengusung tema “Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Keuangan untuk Pemulihan Ekonomi Aceh Pasca Bencana.”
Dalam sambutannya, M. Nasir mengatakan pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan merupakan dua agenda strategis yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh.
“Pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan adalah dua agenda yang saling melengkapi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh,” ujarnya.
Dijelaskan, pengendalian inflasi tak boleh hanya dilakukan ketika harga kebutuhan pokok mulai meningkat. Pemerintah daerah melalui TPID harus membangun sistem yang mampu mengantisipasi gejolak sejak dini, mulai dari perencanaan produksi, menjaga kelancaran distribusi, hingga memperkuat cadangan pangan.
Ia juga mengajak seluruh TPID kabupaten/kota memperkuat koordinasi lintas wilayah. Daerah yang mengalami surplus produksi diharapkan dapat menjadi penyangga bagi daerah yang mengalami kekurangan pasokan sehingga disparitas harga dapat ditekan.
“Saya mengajak seluruh TPID untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah. Daerah yang mengalami surplus produksi harus mampu menjadi penyangga bagi daerah yang kekurangan pasokan agar disparitas harga dapat ditekan,” tegasnya.
Selain pengendalian inflasi, Sekda Aceh turut mendorong percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, digitalisasi melalui sistem pembayaran non-tunai akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan, sekaligus membuka akses yang lebih luas bagi UMKM, petani, dan nelayan ke dalam ekosistem ekonomi digital.
“Digitalisasi harus memberikan manfaat nyata. Kami berharap seluruh daerah terus mendorong inovasi layanan publik berbasis teknologi agar akuntabilitas dan optimalisasi pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan,” pungkas M. Nasir. (Red)
