BANDA ACEH, IDBN.News -Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, membuka Forum Konsultasi Publik terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027 di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh, Rabu (8/4).
Dalam sambutannya, dikutip dari laman Portal Nusa, M.Nasir, mengatakan, forum konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Bukan cuma sekadar agenda formalitas, tapi ruang strategis untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pemerintah.
“Forum ini menjadi sarana menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Sekda M. Nasir.
Forum juga menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan yang konstruktif. Hal itu dinilai penting guna mencegah terjadinya tumpang tindih program, ketidaktepatan sasaran, hingga penyusunan indikator kinerja yang kurang relevan.
Ia menekankan, RKPA Tahun 2027 memiliki peran strategis sebagai jembatan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan rencana kerja pemerintah nasional. Karena itu, konsistensi dan keselarasan dalam perencanaan harus dijaga agar implementasi pembangunan berjalan efektif.
“Percepatan Pemulihan Pasca bencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan.” Tema tersebut dijabarkan dalam sepuluh prioritas utama pembangunan.
Prioritas itu mencakup penguatan syariat Islam, penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, transformasi digital, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pelestarian lingkungan hidup.
Dalam forum tersebut, Sekda turut memaparkan sejumlah tantangan makro pembangunan Aceh yang masih perlu mendapat perhatian serius. Hingga tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Aceh secara kumulatif tercatat sebesar 2,97 persen, yang dipengaruhi dampak bencana alam pada akhir tahun lalu.
Sementara itu, Pemerintah Aceh menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6,6 persen pada 2029. Katanya, target tersebut membutuhkan langkah terukur, sinergi lintas sektor, dan dukungan seluruh pihak.
Disisi lain, tingkat kemiskinan Aceh pada September 2025 masih berada di angka 12,22 persen. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ke kisaran 6,39 hingga 7,39 persen pada 2029 melalui penguatan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sekda juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan inflasi tahunan yang mencapai 5,31 persen hingga Maret 2026. Ia menilai penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan program strategis lainnya menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Begitupun, sebagai daerah yang rawan bencana, Aceh juga didorong untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dengan dokumen penanggulangan bencana, termasuk rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Pembangunan ke depan harus adaptif terhadap risiko, agar tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga melindungi masyarakat dan aset daerah. Saya mengajak semua peserta forum untuk aktif memberi masukan”tandasnya. **
