SIMEULUE – Dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Simeulue tidak menyediakan anggaran untuk kegiatan publikasi media.
Hal itu diungkapkan Pelaksana harian (Plh) Ketua KIP Simeulue, Rajian Saleh, di sela kegiatan Coffee Morning dengan sejumlah wartawan Simeulue yang turut dihadiri unsur Forkopimda, Panwaslih dan Perwakilan Partai Politik, di sebuah kafe di kota Sinabang, Jum’at (05/07/2024).
“Kami sangat menghargai peran media dalam proses demokrasi dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk mendukung teman-teman pers. Namun, keterbatasan anggaran saat ini,” kata Rajian Saleh.
Meski demikian, lanjut Rajian Saleh, KIP Simeulue berkomitmen untuk mencari solusi bersama agar kerjasama yang lebih baik dapat terjalin di masa mendatang.
“Kami berharap, ke depannya akan ada solusi yang bisa mengakomodir kepentingan semua pihak,” pungkasnya.
Acara Coffee Morning yang bertujuan untuk mempererat hubungan silaturahmi dan memberikan informasi terbaru terkait tahapan Pilkada 2024 itu, diwarnai dengan kekecewaan dari para wartawan yang hadir.
Dalam suasana yang awalnya hangat dan penuh keakraban, beberapa wartawan mengungkapkan rasa kekecewaan mereka terhadap kebijakan KIP dan pemerintah yang tidak menyediakan dana kerjasama publikasi dengan media.
Para insan pers di Simeulue melalui pengurus Sekber Wartawan Simeulue menilai, pers yang merupakan salah satu pilar demokrasi dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan Pilkada Simeulue yang akan dilaksanakan bulan November 2024 mendatang.
“Sebenarnya media (pers) adalah mitra KIP untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat, khususnya memberikan informasi atas proses tahapan hingga penetapan hasil Pilkada 2024, jadi sangat disayangkan jika KIP Simeulue tidak menyediakan anggaran untuk publikasi,” kata salah seorang pengurus Sekber Wartawan Simeulue.
Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Simeulue, Firnalis mengatakan bahwa, setiap wartawan yang bertugas di Simeulue memiliki hak kritik.
“Jadi tema-teman silahkan pakai hak kritik tersebut karena memang terkadang suatu lembaga memerlukan kritikan agar dapat menunjukan perubahan positif,” ujar Firnalis. (q)
