JAKARTA, IDVN.NEWS – Derasnya arus informasi di ruang digital semakin menantang kredibilitas media dan kemampuan masyarakat membedakan fakta dari informasi palsu. Menjawab tantangan tersebut, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) memperkuat kolaborasi untuk memerangi hoaks, meningkatkan kompetensi insan pers, serta memperluas penyebaran informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara SMSI dan RRI di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ketua Umum SMSI Firdaus mengatakan, kerja sama tersebut merupakan perwujudan gagasan bersama dirinya dengan Direktur Utama RRI untuk menghadapi persoalan hoaks yang semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi informasi.
“Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.
Menurut Firdaus, perang terhadap hoaks tidak cukup dilakukan dengan membantah informasi palsu setelah telanjur menyebar. Upaya tersebut harus dibarengi penguatan kapasitas wartawan, profesionalitas media, serta budaya verifikasi sebelum informasi dipublikasikan kepada masyarakat.
Melalui kerja sama itu, SMSI dan RRI merencanakan sejumlah program, antara lain Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), serta penyebarluasan informasi pembangunan.
Firdaus menyebutkan, SMSI menaungi 3.181 media siber, termasuk media rintisan atau startup, yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Jaringan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan informasi publik, terutama mengenai program dan pembangunan di daerah.
“Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan dukungan terhadap upaya pengintegrasian RRI dan TVRI sebagai platform media publik yang dapat memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.
“SMSI juga mendukung pengintegrasian RRI dan TVRI menjadi platform global sebagai kekuatan pemerintah,” kata Firdaus.
Bagi SMSI, kolaborasi tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat peran perusahaan pers di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Media dituntut tidak hanya cepat menyampaikan berita, tetapi juga memastikan akurasi, keberimbangan, dan kejelasan sumber informasi.
Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan, kerja sama dengan SMSI merupakan bagian dari upaya bersama menghadapi tantangan ekosistem informasi digital yang semakin kompleks.
“Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.
Ia menjelaskan, tantangan penyebaran informasi bukan hanya menjadi persoalan media besar. Media kecil dan media rintisan juga memiliki peran penting dalam membentuk ruang informasi publik yang sehat.
Karena itu, peningkatan kompetensi dan penguatan kolaborasi antarlembaga diharapkan dapat membantu media menghasilkan konten berkualitas sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menyikapi banjir informasi digital.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers Prof. Dr. Komaruddin Hidayat menyoroti perubahan mendasar dalam cara masyarakat memperoleh dan mengonsumsi informasi.
Menurutnya, pada masa lalu, proses produksi informasi melalui media massa cenderung melewati tahapan penyuntingan dan seleksi. Media juga memiliki identitas yang jelas serta pihak yang bertanggung jawab terhadap informasi yang diterbitkan.
Namun, perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap tersebut. Media sosial kini menjadi ruang publik yang memungkinkan hampir setiap orang memproduksi dan menyebarkan informasi dengan cepat, tanpa selalu melalui proses verifikasi sebagaimana lazimnya di perusahaan pers.
“Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.
Komaruddin mengingatkan, melimpahnya informasi tidak otomatis membuat masyarakat memiliki pengetahuan yang lebih baik. Informasi faktual bercampur dengan kabar yang belum terverifikasi, konten sensasional, hingga penipuan yang berpotensi menyesatkan publik.
Salah satu tantangan yang disorotnya adalah peran algoritma platform digital dalam membentuk kebiasaan masyarakat mengonsumsi informasi. Konten yang sering dilihat, disukai, atau dicari pengguna akan memengaruhi rekomendasi informasi berikutnya.
“Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” kata Komaruddin.
Ia menjelaskan, aktivitas pengguna telepon pintar meninggalkan jejak data yang dapat dimanfaatkan untuk membentuk profil dan menyajikan rekomendasi konten sesuai kebiasaan masing-masing pengguna.
Akibatnya, masyarakat berisiko terjebak dalam ruang informasi yang semakin personal. Seseorang dapat terus-menerus menerima konten yang sejalan dengan kesukaannya, sementara informasi dengan sudut pandang berbeda semakin jarang dijumpai.
Situasi tersebut menjadi tantangan bagi keluarga, lembaga pendidikan, media, dan pemerintah. Masyarakat perlu dibiasakan memeriksa sumber, membandingkan informasi, serta mempertanyakan kebenaran suatu kabar sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
“Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” katanya.
Komaruddin juga mengingatkan besarnya kekuatan media sosial dalam memengaruhi emosi dan membentuk opini publik. Penyebaran konten yang berlangsung cepat dapat menggerakkan perhatian masyarakat dalam waktu singkat, termasuk ketika informasi yang beredar belum teruji kebenarannya.
Dalam konteks tersebut, kerja sama antara RRI sebagai lembaga penyiaran publik dan SMSI sebagai organisasi perusahaan media siber dinilai strategis untuk memperkuat kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Kolaborasi itu diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman. Implementasinya perlu diwujudkan melalui program yang terukur, mulai dari peningkatan kompetensi wartawan, penguatan praktik verifikasi, hingga penyebaran informasi pembangunan yang akurat dan berimbang.
Di tengah persaingan kecepatan di ruang digital, kepercayaan publik tetap menjadi modal utama media. Karena itu, upaya melawan hoaks tidak hanya berkaitan dengan membantah kabar bohong, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang benar, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasihat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.
Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, dan Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky. (Red)
