SIMEULUE, IDBN.NEWS – Ini bukan soal curiga, tapi sebagai bentuk dukungan nyata dalam mensukseskan program nasional yang berresolusi pada ketahanan pangan.
Begitu kata Marwan kepada jurnalis IDBN.News terkait pentingnya fungsi pengawasan dalam pelaksanaan program Cetak sawah baru dikabupaten Simeulue.
Bukan tanpa alasan. Menurut tokoh muda Simeulue yang dikenal getol mengawal kebijakan publik ini, Cetak sawah sendiri merupakan satu diantara program strategis nasional yang masuk dalam Asta cita presiden. Tujuannya tegas, mewujudkan ketahanan pangan dibumi nusantara, tak terkecuali kabupaten Simeulue.
Karena itu pengawasan secara konperehensif dinilai penting sebagai instrumen dalam mendukung dan mensukseskan program nasional yang berbasis pada sektor pertanian itu.
Nah, selaku sala satu daerah yang didaulat menerima program tadi, Ia berharap cetak sawah di Simeulue dapat dilaksanakan dengan baik serta jauh dari praktik penyalagunaan wewenang yang mengarah pada praktik rasuah.
Ditegaskan, dirinya siap mendukung sekaligus mengawal pelaksanaannya dikabupaten Simeulue.
“Saya pikir program ini harus kita awasi bersama, sebagai bentuk dukungan kita untuk mewujudkan ketahan pangan nasional yang digalakan pemerintah pusat, khususunya dikabupaten Simeulue.”Ujar Marwan, (18/8).
Terlebih, kata dia lagi, program tersebut berasal dari alokasi APBN. Itu berati, publik berhak mengatahui. Hal ini sejalan dengan roh UU keterbukaan informasi publik yang menekankan primpsip transparansi dalam pengelolaan setiap rupiah uang negara.
Putra asli Simeulue ini menyebut, dirinya siap melabuhkan laporan ke APH, jika menemukan terjadi praktik rasuah dalam pelaksanaannya. Baik itu laporan kepolisian, kejaksaan ataupun KPK.
Bukan sekadar gertak sambal, disebutkan, ia saat ini sedang mengumpulkan berbagai data. Mulai dari, jumlah luasan, total anggaran, hingga biaya perhektare.
“Sekali lagi program strategis nasional ini tentu kita dukung, namun dalam pelaksanaanya harus seiring dengan pengawasan. Kalau ditemukan ada penyimpangan atau praktik korupsi, kita siap mengantarkan laporan ke penegak hukum” Tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, upayah konfimasi yang dilakukan media ini melalui sambungan telpon seluler Kadis PUPR Simeulue Samsuar, tak berhasil tersambung, begitupun permimtaaan wawancara yang diajukan lewat pesan Whatsapp juga belum dijawab.
Seperti diketahui cetak sawah merupakan kebijakan strategis nasional untuk membuka dan mencetak lahan pertanian atau sawah guna menambah luas baku sawah. Tujuannnya, meningkatkan produksi pangan, serta mewujudkan swasembada pangan.
Melansir dari berbagai sumber, program ini berada di bawah naungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan), khususnya Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) serta Direktorat Lahan dan Irigasi Pertanian.
Dalam pelaksanaannya, Kementan menegaskan program cetak sawah harus berjalan sesuai dokumen perencanaan dan bebas dari praktik korupsi. (Red)
